LASAKKANTB_Giri Menang-Utang pajak Hotel Santosa jadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi anti rasuah ini meminta Pemkab Lombok Barat (Lobar) melakukan penagihan melalui Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

”Kalau sekarang kita masih dengan Kejari. Sudah ada SKK Bupati terkait itu,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar H Akhmad Saikhu,Jumat (18/8) lalu.

Sejauh ini, berbekal surat kuasa khusus (SKK), Jaksa Pengacara Negara (JPN) masih melakukan proses komunikasi dengan pemilik hotel. Agar tunggakan pajak daerah bisa terbayarkan.

Tunggakan Hotel Santosa berasal dari tiga pajak. Hotel, restoran, serta pajak bumi dan bangunan (PBB). Akibat pajak yang tidak dibayar, pemerintah juga memberikan denda kepada mereka.

Termasuk denda dan pokoknya,” ujar Saikhu.

Sementara itu, Kabid Penagihan Bapenda Lobar HM Subayin mengatakan, permintaan penagihan melalui Kejati, muncul ketika evaluasi dengan tim koordinasi dan supervisi pencegahan (Kopsurgah) KPK.

”KPK minta dengan Kejati. Tapi, sekarang masih dalam proses penagihan dari Kejari. Sementara SKK di sana,” kata Subayin.

Tunggakan pajak Hotel Santosa dimulai dari 2015. Pada tahun ini, pajak yang belum disetor untuk air  bawah tanah sebesar Rp62,7 juta.

Kemudian di 2016, pajak hotel sebanyak Rp1,7 miliar dan denda Rp377 juta. Pajak restoran Rp1,04 miliar dengan denda sebanyak Rp200 juta. Serta air bawah tanah senilai Rp236 juta.

Satu tahun berikutnya, di 2017, Hotel Santosa belum membayar pajak hotel sebesar Rp1,5 miliar serta denda Rp216 juta. Ada juga pajak restoran sebanyak Rp538 juta dan denda Rp75 juta.

Selain itu, kata Subayin, Hotel Santosa belum melunasi PBB selama empat tahun. Dimulai dari 2016 dengan nilai tagihan PBB sebanyak Rp187. ”Nilainya sama di tahun 2017 dan 2018. Kalau 2019 belum kita masukkan, karena ada perhitungan yang berbeda,” kata Subayin. (poel/01)

Baca Berita Terkait
Comments ( 0 )
Anda berkomentar sebagai pengunjung, silahkan login atau register