LASAKKANTB_TANJUNG :Drs H Suardi MH, salah satu putra terbaik Lombok Utara yang sukses mengemban amanah sebagai sekretaris daerah (Sekda) Lombok Utara selama 10 tahun. Jabatan tertinggi pada lingkup pemerintahan daerah ini mampu dipertahankan hingga memasuki usia pensiun. Semenjak diberikan mandat tapuk kepemimpinan OPD tertinggi itu dijalankan dengan modal pengalaman, bekerja sungguh-sungguh secara bersama, dan membangun profesionalisme yang terukur serta berkelanjutan.

Menduduki jabatan Sekda diperolehnya melalui mekanisme seleksi yang diselenggarakan Pemprov NTB pada tahun 2010. Pada waktu itu ada dua teman sejawatnya ikut berkompetensi yakni Drs H Kholidi MM (masih menjabat) dan Drs H Sayuti (sudah pensiun). Ketiga birokrat senior ini bersaing dan berkompetensi ketat dalam proses seleksi yang transparansi dan professional. “Menjadi Sekda selama 10 tahun merupakan jabatan karir yang berjenjang dan sesuai aturannya. Bukan jabatan politik,” ungkap H Suardi kepada Lasakka NTB, Senin (20/7).

Mendapatkan amanah itu harus dilaluinya beranjak dari staf biasa dengan mengajar di salah satu sekolah di Mataram (masih bergabung menjadi satu Kabupaten Lombok Barat) sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 1980 lalu setahun kemudian ditetapkan menjadi PNS (1981) dengan menggunakan ijazah SMA. Selama empat tahun berprofesi sebagai PNS, ia pun melanjutkan sekolah ke jenjang sarjana dengan jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) dan berhasil menamatkan sarjana pada tahun 1988. Pada saat itu ia sudah berada di lingkup Pemprov NTB.

Atas ketekunan dan keikhlasannya dalam bekerja, ia mulai diberikan jabatan sebagai Sekretaris Korpri pada Dinas Pendidikan NTB pada tahun 1994, dua tahun kemudian bergeser menjadi Kepala Subbagian Kesejahteran Pegawai, Biro Kepegawaian Setwilda NTB (1996). Di jabatan ini ia membuat inovasi memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) kepada pegawai yang menjelang pensiun, hal ini digagas melihat kondisi para pegawai setelah pensiun banyak yang sakit karena tidak ada yang dikerjakan, biasa pegawai itu sibuk dan dilayani. Dari diklat itu bisa mengetahui pemetaan diri untuk membuka kegiatan baru seperti beternak, bertani, berdagang, dan lain sebagainya. Gagasan ini mendapatkan cemohan namun setelah dilihat hasilnya akhirnya mendapatkan perhatian dan dukungan dari DPRD NTB. Setidaknya secara psikologis sudah siap kembali kepada masyarakat. “Inovasi ini pernah diterapkan di Lombok Utara,” terangnya.

Pada tahun 1996 digeser menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha Kepegawaian di biro yang sama dengan tufoksi data kepegawaian. Pada saat dimandatkan jabatan itu data pegawai masih tercecer dan belum diolah dengan baik yang menyebabkan kenaikan gaji berkala selalu telat diterbitkan dan banyak data pegawai yang sudah pindah masih terdata sehingga mengakibatkan pimpinan susah mengambil kebijakan. Lalu, ia pun memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi sistem informasi kepegawaian (simpek) untuk mengolah data pegawai. “Sejak itu data pegawai tertib sehingga memudahkan pimpinan mengambil kebijakan,” jelasnya.

Lalu digeser lagi menjadi Kepala Subbidang Pengembangan SDM, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa NTB pada tahun 2002. Di jabatan barunya ini dipetakan bahwa SDM menjadi penentu dalam pembangunan, bagaimana pun baiknya sistem sementara SDM tidak bagus maka hasil kerja pun tidak bagus. Atas dasar itu dilaksanakan proses perencanaan partisipatif masyarakat perdesaan, sehingga perlu mengetahui kebutuhan desa. Dari sanalah muncul profile desa beserta potensinya. Setelah dua tahun menjabat kembali digeser menjadi Kasubag Pertanahan, Biro Pemerintahan NTB (2004. Tugas berat dihadapi persoalan tanah yang diterlantarkan investor, pada waktu jajarannya hanya bisa mengingatkan dan bertindak tegas. Dalam meningkatkan kemampuan akademik, Suardi kembali melanjutkan pascasarjana ilmu hukum di Universitas Mataram (Unram) berhasil wisuda tahun 2002

Sembari melaksanakan pendidikan S2, Suardi kembali mendapatkan posisi baru sebagai Kasubbagian Bina Ketertiban dan Pertanahan di Biro Pemerintahan NTB (2006).

Setelah lulus S2 dan sudah menempati jenjang eselon IV di beberapa instansi, lalu ia mendapatkan kenaikan eselon III sebagai Kabag Tata Usaha Kepegawaian di Biro Kepegawaian NTB (2007). Pada saat ini melengkapi data base kepegawaian dalam aplikasi Simpek sesuai potensi, kecerdasan, emosional, yang mulai dari pejabat structural bekerja sama dengan Dinas Psikologi Angkatan Darat. Sehingga ketika pimpinan membutuhkan data pegawai untuk mengisi jabatan kosong tinggal mengklik sesuai kebutuhan maka pegawai yang memiliki kompetensi bermunculan plus pangkatnya. Ketika pimpinan mengambil kebijakan tidak subyektif. Memperbaiki data kepegawaian mana urusan kabupaten dikembalikan ke kabupaten, urusan provinsi dikembalikan ke provinsi, sehingga tidak tumpang tindih. Setahun kemudian diberikan jabatan baru sebagai Kabid Data dan Informasi, Badan Kepegawaian Daerah NTB (2008). “Pada saat saya diberikan mandat oleh pimpinan saya menjalankan dan berinovasi sesuai tufoksi, tidak pernah mengeluh meskipun sering digeser,” tuturnya.

Pada saat menjabat, Suardi sudah masuk dalam komite pemekaran Kabupaten Lombok Utara dari Lombok Barat. Kala itu, ia bersama Sahabudin (Kepala BPKAD) dan Muldani (Kabag Umum Setwan) terlibat penuh dalam menyiapkan SDM dan OPD. Kala itu, Sahabudin dan Muldani beserta anggota dewan yang berasal dari Lombok Utara dikirim ke Sumbawa Barat (karena daerah baru mekar dan sedikit OPDnya), dan Jembrana (sudah lama mekar dengan jumlah OPD sedikit namun sukses dalam pengelolaan pemerintahan). “Apa yang menjadi kelebihan dan kebaikan di dua kabupaten itu menjadi bahan membentuk OPD sebelum diresmikan dimekarkan menjadi kabupaten tersendiri nama-nama OPD sudah siap,” ungkapnya.

Akhirnya, pada saat peresmian menjadi otonomi daerah baru pada tahun 2008 seluruh OPD sudah dipersiapkan. Penjabat Bupati Lombok Utara pertama ditunjuk Bakri, juga ikut terlibat memikirkan SDM dan tempat kantor. Pada saat itu ia bersama rekannya sudah menginventaris nama-nama pegawai yang ditarik ke Lombok Utara sebanyak 2500 sesuai kebutuhan. Waktu itu Lombok Barat memberikan 4000 pegawai karena DAU Lombok Barat ikut terpotong, sehingga 1500 pegawai tidak bisa diambil semua sebagai kabupaten baru. Lombok Barat pun mengotok harus dibantu gaji selama setahun, akhirnya dihibahkan Rp 43 miliar. Sementara Lombok Barat punya kewajiban Rp 25 miliar untuk membantu kabupaten yang dimekarkannya.

Setelah 2500 pegawai itu diserahkan, pihaknya tidak memiliki data untuk mengetahui kompetensi sesuai OPD yang akan ditempatkan. Akhirnya diputuskan seluruh pegawai muslim keluar ke masjid-masjid selama tiga hari untuk melaksanakan terapi emosional (termos) dan mengikuti bergiliran memberikan materi di internalnya. Dari sanalah mengetahui mana pegawai yang disiplin dan jujur, serta kemampuan ditempatkan di OPD. Setelah tiga hari penjabat bupati pun membuat SK penempatan sesuai kompetensinya. “Pada waktu itu, pada tahun 2009 pindah dari Provinsi ke Lombok Utara dengan posisi Asisten II yang membidangi Administrasi Umum dan Pembangunan Ekonomi,” jelasnya.

Belum genap setahun sudah digeser sebagai Sekretaris DPRD, tak berselang lama kembali digeser ke Asisten II. Barulah jabatan Sekda yang ditinggalkan pensiun oleh Djohan Syamsu dilaksanakan pansel secara terbuka dan transparansi. Seiring perjalanan karirnya sebagai Sekda, ia terus melakukan perbaikan tata kelola OPD yang berawal Sembilan OPD sekarang berjumlah 30 OPD. Penempatan pegawai sesuai kompetensi terus diperbaiki dengan melakukan analisis beban kerja dan pemetaan jabatan serta talenta full pejabat. Jumlah pegawai pun mulai bertambah dengan dilaksanakan penerima CPNS diselenggarakan BKN, menutupi kekurangan pegawai direkrut pegawai kontrak daerah. “Meskipun ada keterbatasan kita menjunjung semangat tinggi. Itulah yang membuat benar-benar bekerja sehingga potensi tergarap. Misalkan, PAD terus bertambah dari angka Rp 6,5 miliar menjadi Rp 200 miliar. Ini kita peroleh berkat membangun sinergitas dan tetap bersemangat,” tegasnya.

Di akhir masa jabatannya, ia berpesan kepada seluruh pegawai dan elemen masyarakat lainnya, jangan surut terus bersemangat walaupun dalam suasana bencana, karena semua ini adalah tantangan untuk terus melanjutkan ikhtiar membangun Lombok Utara yang maju dan berkah. KLU adalah rumah kita, tempat lahir kita, tempat tinggal kita, tempat kita tumbuh dan berkembang, bahkan tempat kita dikuburkan ketika mati. Maka kita harus bangun bersama-sama. Setiap persoalan yang kita hadapi harus bijak setiap persoalan karena kita heterogen, kita juga harus jujur dalam amanah untuk memelihara Tioq Tata Tunaq. Dan harus ikhlas berbuat sehingga benar-benar Lombok Utara baru tumbuh ini bisa tumbuh sehat maka kita harus tata dengan baik, kemudian kita rawat. “Indah itu ketika sesuatu pekerjaan dapat kita selesaikan dengan penuh kegembiraan yang kita rasakan bersama. Tetap baik dan akur sehingga kita tetap bersama-sama serta harus ikhtiar bersama-sama,” imbuhnya.(poel)

Baca Berita Terkait
Comments ( 0 )
Anda berkomentar sebagai pengunjung, silahkan login atau register