LASAKKANTB_Tanjung:Satgas Covid-19 DPRD Lombok Utara menggelar rapat mempertanyakan kejelasan penggunaan anggaran covid-19 setelah di recofusing. Dalam rapat dewan menghadirkan Satgas Covid-19 eksekutif dari unsur Dinas Sosial, BPBD, Dikes maupun bendahara, satgas covid DPRD menyoroti anggran media yang terkesan dobel anggaran. Rabu (10/6/2020).

Dalam rapat berkembang pernyataan dengan menyoroti gugus tugas terkait anggaran media yang terkesan “double budgeting” dengan nilai Rp 270 juta yang dikelola oleh Juru Bicara Covid. Sedangkan di BPBD, anggaran mengatasnamakan media pun tersedia dengan nominal yang tidak diketahui.

“Sekda sebut ada anggaran untuk media, ketika kita tanya jumlah anggaran berapa malah ada anggaran juga di BPBD,” ungkap Sekretaris Satgas Covid DPRD, Hakamah.

Menurutnya, pola kemitraan ini sedikit membingungkan. Di satu sisi, anggaran media dipangkas, di sisi lain, Covid menempatkan anggaran mengatasnamakan media di dua tempat, yaitu, di Jubir Covid dan BPBD.

“Kerjasama dengan media sangat penting, karena memang mitra kita. Tanpa media kita tidak bisa menyampaikan informasi, ungkapnya.

Dikatakannya, klaim kemitraan dengan media itu bertolak belakang dengan fakta. Dimana terdapat pemangkasan anggaran media massa. Disatu sisi anggaran media yang disediakan di satgas tidak terealiasi.

Hakamah melihat pola kemitraan yang keliru dengan media membuat informasi covid yang beredar tidak utuh. Terbukti, DPRD masih menjadi bulan-bulanan pertanyaan masyarakat terhadap realisasi dana Covid.

Menjawab itu, Kalak BPBD Kabupaten Lombok Utara, H. Muhadi, SH., mengklarifikasi nomenklatur anggaran media yang berada di BPBD tidak sama dengan anggaran yang dikelola Juru Bicara Covid.

“Jadi langsung saya jawab, kaitannya dengan anggaran media, ada di BPBD dan Koordinator Juru Bicara Covid, ujar Muhadi.

“Jadi kalau di kami BPBD, Media yang dimaksud adalah prasarana komunikasi informasi dan edukasi (KIE), untuk penyuluhan, misalanya seperti spanduk, baliho dan lainya untuk Covid-19 begitu. Jadi untuk ini yang kami maksud, bukan untuk media (mainstream), pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Lombok Utara Nasrudin, S.HI., mengatakan rapat pembahasan penggunaan anggran covid-19 oleh satgas akan ditindaklanjuti kembali dengan meminta secara tertulis belanja mereka. Pasalnya, setelah anggran covid-19 di recofusing dari Rp 65 miliar menjadi Rp 40 miliar itu telah terpakai sebesar kurang lebih Rp 26 miliar.

“Detailnya nanti kita akan meminta data secara tertulis karena masyrakat terus bertanya kemana saja anggaran covid itu di belanjakan,” tutupnya. (poel)

Baca Berita Terkait
Comments ( 0 )
Anda berkomentar sebagai pengunjung, silahkan login atau register